Abstrak Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan administrasi negara pertama dan terakhir di Indonesia diberi kewajiban oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945 untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Konstitusi. Konstitusi telah memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk berada di tengah-tengah DPR dan Dewan Permusyawaratan Rakyat MPR dalam mekanisme pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden tergantung pada keputusan MPR dan tidak mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan MPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah celah bagi para ahli hukum konstitusional untuk memperdebatkan kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Namun, harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden hanya memberikan tinjauan hukum, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum, dimana putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi MPR dalam mengambil keputusan di sisi kunci Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat,Impeachment